Favo Actor

Gaspard Ulliel
	Galerie complète sur AlloCiné

my gadget

Culture Timor

Clock the future

photobucket

http://s186.photobucket.com/albums/x207/pitobeta23/

Photo slide

Rodolfo Caetano de Sousa Vicente: Tragedy Kemanusian

Rodolfo Caetano de Sousa Vicente: Tragedy Kemanusian

Tragedy Kemanusian ( Cont.)

Faktor penyebab ketidakstabilan di Timor Leste .

1. Penyalahgunaan kekuasaan melaui manuver politik kotor telah menyebabkan aparat pertahanan dan penegak hokum kita yang oleh konstitusi antara lain diberi tugas untuk menjaga keutuhan wilayah nasional ,Persatuan nasional , ternyata menjadi lengah dan lembek. Alih-alih memperkuat diri dengan disiplin yang tinggi dan melengkapi diri dengan persenjataan modern demi kehormatan dan keutuhan Negara yang terjadi malah begitu mudah dimanfaatkan dan dipakai sebagai instrument golongan atau partai tertentu menjadi tentara khusus untuk golongan dan pribadi tertentu yang sebetulnya di luar tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang professional dan Independent, Ironis ,memang karier dan perjuangan mulianya selama bertahun tahun harus dikorbankan demi kepentingan pihak lain yang sebenarnya hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mempertahankan kekuasaanya secara tidak demokratis .
Sedih memang melihat kenyataan ini Rakyat mana yang tidak pilu melihat persenjataan tentara yang modern tetapi seragamnya compang-camping dan tidak disiplin dan berpihak ini sangat tidak representatif untuk mengamankan wilayah yang baru merdeka yang masih sangat perlu bimbingan dan tuntunan kedepan dan menunjukan contoh yang baik agar rakyat pun merasa aman dan bisa membanggakan pasukan pertahanan dan penegak hokum dinegaranya.
2. Kecenderungan sepihak individualisme dan egoisme dalam tubuh pemerintahan dimana steering pemerintahan total dijalankan dan dikendalikan oleh majoritas partai pemenang pemilihan tanpa melibatkan semua element partai politik kekuasaan bersama dengan partai yang lain dan secara sengaja dilegalkan dengan maksud untuk mempermudah dan mengontrol jalannya roda pemerintahan sambil memperkuat basis kepartaian-nya disetiap element di basis dengan keinginan meraih kembali dan memonopoli pemerintahan kembali untuk jangka waktu yang panjang sambil berharap untuk berkuasa kembali dalam jangka pemerintahan berikutnya tanpa menghiraukan hak lawan lawan politiknya didalam melibatkan mereka sebagai pengambil keputusan serta partisipasinya dalam ikut menjalankan roda pemerintahan sebagaimana layaknya dalam sebuah negara yang bercirikan demokrasi.dimana semua element dalam sebuah negara berhak untuk menentukan dan ikut ambil andil dalam process pengambilan keputusan dalam pembangunan dan semua sektor . Ketidak berdayaan dan tidak adanya niat baik untuk merangkul dan melibatkan semua element telah memperlihatkan buruknya system wajah demokrasi dinegara ini.
3. Krisis ekonomi yang belum teratasi menimbulkan dampak terhadap bidang lain yaitu instablilitas politik dan perekonomian nasional, serta gangguan keamanan yang cenderung meningkat, pencari kerja bertambah sementra lapangan kerja terbatas. Sejumlah perusahaan tidak mampu bertahan dan terpaksa menghentikan usahanya sehingga menyulitkan kondisi angkatan kerja dan meningkatkan angka pengangguran secara tajam. Peningkatan pengangguran berkontribusi terhadap peningkatan angka kejahatan. kualitas sumber daya manusia secara umum bergerak lambat. Dengan kondisi ini, masyarakat mudah dimanipulasi dan dipengaruhi tindakan provokasi oleh pihak-pihak tertentu, bahkan mudah digerakkan untuk melakukan tindakan diluar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pengaruh globalisasi yang sulit dibendung semakin memungkinkan untuk melemahkan simpul-simpul persatuan dan kesatuan bangsa maupun ketahanan nasional. Demikian pula dengan kondisi dalam negeri yang tidak..stabil dan permasalahan multi dimensi yang dihadapi akibat krisis nasional yang belum teratasi, menjadi peluang bagi peningkatan gangguan terhadap keamanan nasional.
4. Impact dari luka masa lalu perasaan dendam ,niat pembalasan terselubung ,permasalahan keluarga ,bisnis, adat memanfaatkan krisis ini unuk main hakim sendiri .Persoalan yang terrtumpuk yang belum terpecahkan di pengadilan akibat macetnya system pengadilan semakin menyemarakan aksi main pengadilan sendiri . berkeliarannya penjahat panjahat dan kriminalitas masa lalu pasca jajak pendapat dalam berbagai macam kasus yang belum terselesaikan tanpa adanya serah terima dari Indonesia kepada UN pada saat itu dimana para prisoner criminal bebas tanpa syarat ikut mengulangi kembali aksi mereka , Mantan mantan eks milisi yang telah diprogram otaknya kembali ke bumi ini mempunyai skill yang cukup dalam hal mengacaukan situasi atau setidakya mudah dimanfaatkan kembali oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan perpecahan dalam Negara ini.
Peningkatan gangguan yang digambarkan diatas akan memberikan dampak negatif yang cukup serius bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa apabila tidak dapat ditangani dengan tepat, menjadi isu keamanan nasional. Gangguan terhadap ketertiban publik seperti teror, konflik komunal yang berlatar belakang primordial (etnis, agama) radikalisme, kerusuhan atau pembangkangan masal, perdagangan gelap,perjudian gelap dan kejahatan lainnya yang tidak segera ditangani dengan tepat, dapat meningkat dan berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional seiring dengan menumpuknya kasus kasus dalam negeri yang tertunda dan belum dapat ditemukan jalan keluarnya kita berharap keadilan suatu saat akan terwujud seiring dengan pulihnya bangsa ini dari kemelut kemelut yang membuat pusing para pemimpin negara ini dalam menyelesaikan masalah dalam satu dua hari tidaklah mungkin seperti orang bijak mengatakan mudah menciptakan persoalan tetapi membangunnya kembali yang susah apalagi kalau orang orang yang dipercaya tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan normal akibat terbelit dalam lingkaran setan permasalahan negara.

Perjuangan panjang yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah bangsa ini dengan persenjataan sederhana mampu mempertankan eksistensinya sampai rakyat Timor Leste berhasil mencapai kemerdekaanya dari penjajahan panjang bangsa bangsa besar meski melelahkan dan memakan banyak korban jiwa yang tidak bersalah tetapi dengan satu tujuan utama kebebasan dari penindasan dalam penegakan Negara Kesatuan Republik Democrat Timor Leste RDTL yang merdeka dan berdaulat, dengan wilayah dari Jako sampai Oe-cusse . Atauro sampai Betano . Meskipun kecil diantara Negara Negara besar kemerdekaan dan kedaulatan negara merupakan kehormatan dan harga diri rakyat Timor Leste , menjadi milik warisan bangsa yang sangat berharga dan tak ternilai. Dan telah menjadi tugas segenap komponen bangsa wajib untuk senantiasa menjaga serta melindungi kemerdekaan dan kedaulatannya, selanjutnya mengisi kemerdekaannya dengan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan pemerataan bersama sesuai dengan hasil kerja keras dan keringat masing dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan nasioanl diatas segalanya .

Negara ini telah telah Lulus dari ujian berat sampai kita dipercaya dan diakui semua perjuangan pembebasan kita oleh dunia International yang selama 24 tahun tidak menutup mata dan tidak menutup agenda kita oleh sebab persatuan dan perjuangan yang tidak pernah kenal lelah untuk tetap menyalakan api kemerdekaan itu jangan sampai padam meskipun banyak pencobaan yang dilakukan untuk memadamkanya tetapi karena sebenarnya kemerdekaan sepihak yang sudah diperoleh dengan kekerasan dialihkan dan dengan munculnya perang dingin pada saat itu dimana aliran komunis tidak mendapat tempat dimata Amerika dan dengan kesepakatan bungkam sekutu-sekutunya yang mengedipkan mata kepada jendral Suharto untuk mempersilakannya masuk menduduki wilayah Timor Timur? dengan Alasan: mencegah Timor Leste menjadi pangkalan komunis di Asia Tenggara tetapi sebenarnya juga untuk melindungi urusan bisnisnya dengan Negara Asia tenggara yang kaya akan sumber daya alamnya dan murah tenaga kerja, dan fasilitasnya meskipun selama 24 tahun Indonesia mencoba berbagai cara untuk mengambil hati anak bangsa Timor Leste dengan maksud mempertahankan kekuasaannya tidak mudah berhasil hal ini dikarenakan jiwa persatuan yang sangat kokoh ditambah lagi dengan jatuhnya dictator Suharto pada pertengahan tahun sembilan puluhan semakin memberikan angin segara kebebasan kepada kita setelah mayoritas rakyat menolak paket otonomi yang ditawarkan Habibie pada saat itu . dan pada akhirnya kita betul betul sedikit lega hidup dialam kemerdekaan meskipun harus berjuang lagi dari Nol ,mengatur rumah tangga kita sendiri sejak 20 Mei 2002 dan semua bangsa ikut bersuka cita dan memberi selamat atas kehadiran Negara baru di era millennium ini .

Tragedy Kemanusian

Kasus Mei 2006

Pengungkapan dan penyelesaian kasus Mei 2006, seperti halnya kasus-kasus pelanggaran HAM sebelumnya,juga sekaligus merupakan proses sosial untuk belajar dari sejarah kesalahan masa lalu. Hanya dengan mengungkap kebenaran peristiwa Mei 2006 dan peristiwa sebelumnya sampai kepada peristiwa terbaru sekarang yang sedang dihadapi, bangsa ini bisa menentukan masa depannya dengan lebih baik. Pengetahuan yang benar merupakan prasyarat mutlak bagi korban dan keluarga korban untuk bisa menentukan sikap dan membangun kepercayaan sebagai landasan persatuan nasional. Timor Leste tidak akan menjadi bangsa utuh bila ketidakadilan berlangsung di antara sesama warga negara yang seharusnya diperlakukan secara sama dan sederajat di hadapan hukum. Pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakadilan akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi negara. Persatuan nasional yang dibangun di atas ketidakadilan dan ketidakpercayaan adalah persatuan semu.

Kita tentu tidak berharap peristiwa Mei kelabu 2006 dan peristiwa serupa terulang kembali. Kita juga harus membuktikan, peralihan kekuasaan tidak harus selalu ditandai dengan tragedi kemanusiaan yang memakan korban jiwa , Penuntasan kasus Mei adalah keharusan untuk bisa merumuskan sikap dan kebijakan pemerintah. Bagaimana masyarakat harus bersikap menghadapi pergantian kekuasaan, bagaimana seharusnya struktur dan organisasi Keamanan dan Pertahanan yang tangguh sekaligus menjunjung tinggi hukum dan HAM serta tidak mudah terseret dalam pertarungan kekuasaan, hanya bisa dirumuskan atas dasar pengetahuan yang benar terhadap pengalaman kesalahan masa lalu. Jika tidak diketahui kebenaran tentang "kesalahan" masa lalu, maka kesalahan tersebut sangat mungkin terulang kembali. Tentunya Negara ini tidak ingin seperti keledai yang terperosok dalam lubang yang sama. Untuk itu diperlukan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan ,penghormatan terhadap harkat kemanusian serta dilandasi oleh keinginan agar kasus yang sama tidak akan terulang lagi entah dalam bentuk apapun tidak ditolerir dan diantisipasi sedini mungkin dengan melakukan tindakan konkret,tegas dan bertanggung jawab secara transparent dalam setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juag perlu belajar dari pengalaman Negara –negara yang dalam sejarahnya selalu dirundung masalah dan hamper hampir masuk dalam jurang kehancuran bila tidak diselamatkan oleh rakyat dan pemimpin pemimpin yang berjiwa besar. Salah satu contohnya adalah seperti yang dihadapi Indonesia yang perlu kita ambil hikmah dari sejarah kelamnya coba simak kembali saat saat jatuhnya a Suharto yang menjadi salah satu factor utama pemicunya adalah Korupsi ,Kolusi dan nepotisme yang ikut menjerumuskan Indonesia ke dalam kategori "failed state". Namun , korupsi merupakan pintu gerbang utama (main gate) bagi kehancuran suatu negara. Korupsi sebenarnya bukan persoalan yang berkaitan dengan uang semata yang menimbulkan Kerugian (negara). Dalam hal financial. Tetapi korupsi pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, selingkuh kekuasaan (abuse of power) dan penyalahgunaan kepercayaan dari rakyat (abuse of trust).

Praktik penyalahgunaan kekuasaan yang telah berlangsung lama dan meluas hampir di semua instansi pemerintah menyebabkan Indonesia gagal untuk mengantarkan rakyatnya meraih kemakmuran, mencicipi keadilan, dan menikmati ketenteraman. Yang lebih mengerikan, korupsi bukan saja telah merugikan rakyat dan menguras aset negara tapi juga telah menjadi sumber penyakit moral yang endemik. Budaya suap yang sebetulnya merupakan budaya rendah berubah menjadi "hukum kebiasaan birokrasi dan pebisnis". Suap atau bribery (Inggris) berasal dari bahasa latin "briba" (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Sekarang "sepotong roti itu" menjadi rukun kelancaran bagi urusan bisnis dan birokrasi. mengemis Korupsi lewat suap adalah pengemis yang bersandar pada tongkat yang tegak di atas penyalahgunaan kekuasaan. Budaya suap mengakibatkan rakyat kehilangan gairah untuk berkompetisi secara sehat. Kreativitas dan inovasi tidak lagi menjadi jembatan meraih prestasi dan harga diri. Mencari celah untuk kolusi jauh lebih diminati karena hasilnya lebih pasti. Namun, negara harus menderita kerugian luar biasa karena penghuninya hanya birokrasi yang doyan korupsi dan rakyat yang tidak lagi menghargai arti sebuah prestasi dan kompetisi. Ujungnya, Indonesia pas untuk ditahbiskan sebagai negara yang gagal.

Mengetahui peristiwa sebenarya yang terjadi di Indonesia tidak begitu beda dengaan apa yang sekarang terjadi disini bahkan akan lebih buruk bila adanya signal atau tanda jatuh kedalam perang saudara kembali seperti dalam masa perang dingin tahun 1975 tetapi semoga hal itu tidak akan terjadi karena sudah cukup penderitaan yang dialami generasi ke generasi ,rakyat sudah cukup menderita dan kita tidak ingin persatuan bersama yang telah dijalin selam 24 tahun sampai kita bisa mendapatkan kemerdekaan lagi menjadi bahan olokan dan bahan untuk kampanye politik dari orang orang yang yang tidak ingin melihat kemajuan Timor Leste bahwa kita gagal dan kita seharusnya dijajah lagi atau kita seharusnya lebih baik dibawah aturan Indonesia dan lain-lain politik propaganda dan agitasi yang hanya akan menambah hilangnya kredibilitas negara ini di mata dunia International dan kita akan betul betul dikucilkan karena ketidak siapan dan ketidak mampuan kita kalau memang sampai kita terpuruk dan jatuh kembali ke dalam perang saudara akibat perbedaan garis politik dan akan terbuktilah apa yang dikatakan oleh jenderal jenderal Indonesia dulu bahwa Timor Timur tidak bisa terlepas dari Indonesia dan bila terlepas maka disana akan muncul kembali perang saudara kalau sudah begitu dimana perjuangan panjang kita selama 24 tahun apakah perjuangan itu akan sia sia saja dan akannkah dunia mencatat dalam sejarahnya tentang suatu negara yang gagal yang suatu saat nanti akan dibaca oleh anak dan cucu kita tentang kekeliruan besar dan kebodohan yang diwariskan kepada mereka dan jangankan anak cucu kita nanti kita yang sekarang hidup dialam kemerdekaan sekarang saja menyesal dengan kekeliruan masa lalu yang membuat kita harus menderita dari generasi ke generasi ,sejak dari pendudukan Portugis,Perang saudara yang dikenal dengan Maun alin fahe malun alias Manufahe,perang melawan pendudukan Japan, Perang dingin yang melibatkan kita harus jatuh ketangan Indonesia dan menderita selama masa 24 tahun darisitu apa yang kita dapatkan hanyalah kemiskinan,penderitaan dan tergantung hanya kebaikan orang lain saja .

The Sign of failed Nation 2 continued

Indikator gagalnya sebuah Negara.

Political Goods

Sebuah negara bangsa lahir untuk memberikan barang-barang politik (political goods), seperti keamanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, hukum dan keadilan, serta infrastruktur seperti jalan dan fasilitas komunikasi yang diperlukan oleh segenap rakyatnya. Negara gagal tak bisa memberikan semua kewajiban itu kepada rakyatnya.
Negara lalu kehilangan fungsinya sebagai penyedia barang-barang politik tadi. Fungsi-fungsi tersebut secara terbatas diambil alih oleh para warlords dan aktor non-negara lainnya. Singkatnya, negara gagal tidak lagi mampu atau tidak mau melaksanakan tugas sebagaimana sebuah negara bangsa di dunia modern sekarang ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rotberg, di negara gagal masalah keamanan dan kestabilan tidak bisa dinikmati rakyat. Di banyak negara gagal, misalnya, pasukan
pemerintah bertempur dengan gerilyawan atau kelompok separatis, terjadi perlawanan terhadap legitimasi pemerintah pusat, macam-macam kerusuhan sipil terjadi,
konflik etnis dan teror mengancam stabilitas nasional. * keputusan yang diambil Xanana saat membendung pasukan AR di Same , Kenapa Xanana tidak memerintahkan FDTL untuk melakukannya ? karena pertimbangan panjang diatas Xanana tidak mau Negara ini jatuh bila FDTL bertempur dgn orang sipil yang otomatis adalah Warga Negara T imor Leste juga, dan ujungnya bisa mengarah kepada perang saudara.

Negara gagal tidak mampu menjamin keamanan rakyatnya, padahal keamanan adalah barang politik paling utama yang dibutuhkan rakyat. Bukankah warga bergantung
kepada negara dan pemerintah pusat untuk mengamankan mereka supaya bebas dari rasa takut? Oleh karena negara gagal tidak mampu menciptakan iklim keamanan di
seluruh negeri (biasanya pemerintah pusat sulit untuk menunjukkan kekuasaannya di luar Ibukota negara), maka para warlords menguasai daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau kekuasaan negara dan mengancam warga.
Di negara gagal lembaga-lembaga politik yang ada sangat lemah dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Satu-satunya lembaga politik yang masih jalan hanya eksekutif. Jika pun lembaga legislatif masih ada, mereka hanya mesin stempel saja. Debat demokrasi sebagaimana layaknya sebuah parlemen yang riuh di negara modern tidak terjadi. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan ditentukan oleh pihak penguasa. Begitu juga lembaga yudikatif. Lembaga kehakiman tidak ubahnya kepanjangan tangan dari eksekutif ketimbang sebuah lembaga peradilan yang independen. Warga tahu betul bahwa mereka tidak bisa berharap banyak kepada peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melawan pemerintah atau negara. Birokrasi dan aparat pemerintah bukan lagi abdi negara atau abdi masyarakat, melainkan sudah berubah menjadi abdi penguasa yang hanya melaksanakan titah penguasa ketimbang melayani rakyat.
Militer, barangkali satu-satunya, lembaga yang masih punya integritas, namun biasanya angkatan bersenjata dari sebuah negara gagal sering dipolitisasi tanpa semangat korps yang semestinya mereka pegang sebagai abdi Negara dan bangsa dan sebagai instrument atau alat Negara didalam menjaga stabiltas keamanan Negara dan kelangsungan pembangunan untuk rakyat.
Secara tradisional, tentara adalah salah satu kekuatan nasional negara ( Instrument of national power ) ,Instrument atau aparatur negara atau pemerintah mengabdi sepenuhnya kepada Rakyat tetapi bukan menjadi instrument partai atau golongan tertentu yang berkuasa .

Militer disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer. Dalam tugasnya adalah melaksanakan Operasi Militer Perang dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi disamping itu menjalankan tugasnya sebagai Operasi melawan pemberontakan bersenjata dalam negeri, gerakan separatis ( counter insurgency) , mengatasi kejahatan lintas negara, tugas kemanusian,bantuan dalam bencana alam, dan perdamaian .

Ulah Manusia

Di negara gagal ketimpangan ekonomi begitu mencolok. Kue ekonomi tidak dibagi secara adil melainkan hanya kepada kelompok tertentu saja. Mereka yang dekat kepada penguasa bertambah kaya, sedangkan yang miskin bertambah papa. Keuntungan melimpah bisa didapat dari spekulasi mata uang, percaloan, dan pengambilan kebijakan. Makanya korupsi merajalela di negara gagal. Koruptor menyimpan hasil korupsinya di bank-bank luar negeri, bukan di negerinya sendiri yang justru sangat membutuhkan kapital. Yang lain membangun istana dan membeli mobil mewah dengan uang negara.
Terjadinya negara gagal bukan karena kebetulan atau kecelakaan, tapi ulah manusia. Kebijakan dan kesalahan elite kepemimpinan telah menghancurkan negara. Pemerintahan kleptokrasi Mobutu Sese Seko menguras habis sumber daya Zaire untuk kepentingan kroni dan keluarganya. Selama empat dekade, sedikit sekali uang yang mengucur kepada rakyat, apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintahan Mobutu hanya mengurus kepentingan keluarga dan kroni Mobutu, dan bukan untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Zaire.

Negara kaya minyak Angola menjadi negara gagal bukan saja karena selama tiga dekade dilanda perang, melainkan juga karena Presiden Eduardo dos Santos menolak untuk mengizinkan pemerintah Angola memberikan pelayanan dasar kepada wilayah yang lebih luas dan dikuasainya.
Di Somalia, Presiden Mohamad Siad Barre dengan congkak mengumpulkan kekuasaan dan kekayaan untuk dirinya dan sukunya sendiri.
Di Afghanistan, baik Presiden Gulbudin Hekmatiyar maupun Burhanuddin Rabbani berusaha mencegah suku lain, kecuali Pushtun dan Tajik, untuk ikut serta dalam pemerintahan. Itu sebabnya Taliban berusaha menentang dan menggulingkan pemerintahannya, sehingga kemudian Afghanistan menjadi sarang teroris.

Lalu, bagaimana dengan Negara Timor leste yang baru menjelang 5 tahun merdeka? masuk kategori negara gagal atau lemah ? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengkaji lebih dalam dan meneliti ada tidaknya indikasi kearah itu dengan perbandingan yang rasional dan logis berdasarkan fakta yang ada bukan sebaliknya menilai secara sepihak tentang situasi dinegara Timor Leste dan kemudia mem-vonis bahwa Negara ini gagal. Bila kita melihat situasi yang sekarang sedang panas dingin di bumi Timor Loro Sae ini dengan kasus kasus yang pernah terjadi di Negara lain tidak begitu berbeda , factor "Human error" ulah manusia adalah penyebab utamnya dan bukan merupakan suatu accident atau kecelakaan belaka melainkan adalah ulah permainan politik tingkat atas yang sudah terencana secara rapi dan sistematis sebelumnya seperti halnya kasus tentara yang didepak Pemerintahan pertama tanpa penyelesaian yang adil kasus penembakan anggota polisi Timor Leste yang sampai sekarang masih misterius, kasus etnis Timur dan barat , kasus pembagian dan perebutan senjata , kasus antara pengikut seni beladiri arte marsiais, dan kasus kejahatan jalanan yang sudah masuk pada tahap yang menyeramkan,pembakaran,pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan penculikan kerap terjadi Orang main hakim sendiri karena tak percaya lagi kepada aparat yang berwenang seperti polisi, hakim dan jaksa karena tidak adanya jaminan dan kepastian hokum dan ketaatan pada supremasi hokum yang sudah kabur orang sesukanya melakukan aksi aksi criminal tanpa rasa takut dijerat hokum.
penyelewengan dan pelanggaran hukum supremasi hukum negara tidak dihargai dan dilanggar disebabkan oleh lemahnya system judical dan lemahnya aparat penegak hokum di negara ini akibat perpecahan dalam tubuh aparat penegak hokum sendiri , seharusnya sebagai bangsa yang beradab, yang mengakui supremasi hukum dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, tentu akan menyetujui prinsip suatu tindakan kejahatan harus mendapat hukuman sebab setiap hukuman merupakan wujud penegakan keadilan sekaligus pelajaran untuk tidak mengulangi hal yang sama. Siapa pun orangnya yang berposisi sebagai korban dan keluarga korban tindak kejahatan tak akan bisa menerima imbauan untuk melupakan sesuatu bila keadilan tidak ditegakkan dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bila belum jelas peristiwanya, lalu apa yang harus dilupakan? continued......

http://www.foreignpolicy.com

The Sign of failed Nation

KEGAGALAN SUATU NEGARA

Pada dasarnya factor penyebab utama dari kegagalan suatu Negara berawal dari mis- management ketatanegaraan dan kelalaian dari pemerintahan itu sendiri , dengan pikiran yang logis dan rasional bila suatu pemerintahan berjalan secara normal dan demokratis tanpa adanya manipulasi dan praktek penyalahgunaan kekuasaan dan monopoli didalam segala segment ketatanegaraan dan masyarakat tentu tidak ada persoalan dan pasti tidak akan ada tuntutan ataupun munculnya issue issue persoalan internal kecuali dalam hal diluar kekuasaan manusia "Natural problem" sejauh natural problems tidak dipolitisir oleh pemerintah. Dan sepanjang persoalan tersebut itu bisa diselesaikan tidak begitu menonjolnya indikasi perpecahan kearah itu seperti kelemahan dalam organ pemerintahan yang tidak berfungsi semestinya sesuai tatanan kenegaraan merupakan suatu fenomena yang barangkali akan menjadi realitas dimana kekuasaan sewenang –wenang pemerintah semakin merajalela cenderung diktator dan tidak demokratis dalam penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan rakyat untuk kepentingan segilintir orang yang dekat dengan organisasai afiliasi garis politiknya.
Keadaan ini mencerminkan kelemahan pemerintahan itu sendiri yang berujung pada ancaman instabilitas dan kedaulatan Negara secara pelan pelan dirongrong sendiri seperti penyakit kronik yang dibiarkan akan memakan tuannya dan meninggalkan kehancuran dan penderitaan terhadap rakyat yang telah menaruh kepercayaan kepada mereka dan pasti hal merupakan ancaman terbesar bagi perpecahan dan keruntuhan Negara yang bercirikan demokrasi yang mana dalam prakteknya bertolak belakang 100 % system demokrasi yang dianut sebanarya hanyalah kiasan belaka dan pengalihan perhatian demi kepentingan terselubung tetapi tidak diartikan sama sekali dalam praktek kenegaraan . dan baik itu dalam structure negara dan system pemerintahan yang dalam segala hal tidak berfungsi sebagaimana mestinya ditunjang dengan ke-tidakseimbangan "Imbalance" dalam kekuasaan ,ketimpangan sosial ekonomi yang semakin memburuk akibat ketidakstabilan dalam negeri suatu Negara yang terus berkepanjangan tanpa penyelesaian dan menimbulkan penderitaan kepada rakyatnya . Sebenarnya Sebuah negara bangsa dianggap gagal karena ia tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan politik rakyatnya dengan baik.

Suata negara dikatakan gagal apabila kedaulatan itu hanya diatas kertas ,secara factual sama sekali tidak berdaulat, Secara juridis berdaulat tetapi tidak secara "imperic" praktikal. Salahsatu contohnya adalah permasalahan batas laut yang tidak pernah bisa diputuskan padahal secara hukum jelas jelas masuk dalam wilayah batas kelautan kita.Mungkin permasalahan ini melibatkan banyak unsur-unsur politik yang sangat sensitive dan sulit untuk dipecahkan serta berkaitan erat dengan kepentingan kepentingan tertentu yang sulit untuk dihadapi.

Sindrom dari negara gagal antara lain keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung selesai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus ditentang dan menipis, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan kerawanan terhadap tekanan luar negeri. (Robert I Rotberg, The Nature of Nation-State Failure, 2002), masalah disentigrasi , pelanggaran hak asasi, pengadaan dan penjualan senjata secara gelap, adanya pasar gelap, pajak, ketidaktaatan sipil pada pemerintah, kehadiran militer asing yang tidak diminta dinegaranya, persoalan social ekonomi,konflik militer ,kekerasan violence , kelaparan ,kesehatan, mafia ,perdagangan obat obatan terlarang, perang saudara etc. hal-hal diatas merupakan indicator untuk mencap bahwa suatu Negara gagal dalam pemerintahannya.
Merujuk pada sindrom tersebut dan membandingkan dengan keterpurukan yang dihadapi Timor Leste saat ini , kita perlu bertanya apakah betul Republik Democratic ini sedang mengarah kepada negara gagal? Dan masuk dalam kategori daftar negara gagal didunia hanya beberapa dari 191 negara bangsa di dunia yang sekarang masuk kategori negara gagal (failed state) atau hancur (collapsed state) yang merupakan tahapan akhir dari kegagalan negara. Lusinan lain masuk dalam kategori negara lemah (weak state) dan merupakan calon potensial dari kegagalan negara.
Selama dekade lalu, setidaknya ada tujuh negara yang dalam kategori negara gagal, yaitu Afghanistan, Angola, Burundi, Republik Demokratik Congo, Liberia, Sierra Leone dan Sudan. Di antara tujuh negara gagal itu, yang betul-betul sampai hancur menjadi collapsed state hanya satu, yaitu Somalia. Sedangkan contoh negara yang lemah adalah Columbia.

http://www.timor-leste.gov.tl/

http://www.pm.gov.tp/council.htm

Failed Government

A failed government is escaping forwards. When nothing Is being achieved - Soldiers are sent To seize territory another symptom Illegal immigration is a symptom of a failed government policy and they have failed to secure the border. Border security equals national security and protecting the public from the drugs and crime coming across. The greatest effect that we have had; our goal was to create national awareness about how bad the problem is.

“failed state” as one that loses the control of a territory or the monopoly of legitimate force, lacks the capacity to make collective decisions or deliver public services, presides over a society that relies on the black market, or fails to collect taxes.
It is true that these manifestations of state failure are present in many of the countries that make up the list. But these failures constitute symptoms rather than root causes. Symptoms of what? Essentially, symptoms of too much concentrated power. By overextending their reach at various stages of their recent history, the political apparatuses of these countries have caused factional or tribal disputes, often compounded by international armies intervening on behalf of this or that group. The origin of the breakdown of law and order has often been the stratification of society into an oligarchy at the top and a destitute majority at the bottom by whatever party, tribe or faction was able to take control of the state.

U.N. Secretary-General Kofi Annan has warned that “ignoring failed states creates problems that sometimes come back to bite us.” French President Jacques Chirac has spoken of “the threat that failed states carry for the world’s equilibrium.” World leaders once worried about who was amassing power; now they worry about the absence of it.
Failed states have made a remarkable odyssey from the periphery to the very center of global politics. During the Cold War, state failure was seen through the prism of superpower conflict and was rarely addressed as a danger in its own right. In the 1990s, “failed states” fell largely into the province of humanitarians and human rights activists, although they did begin to consume the attention of the world’s sole superpower, which led interventions in Somalia, Haiti, Bosnia, and Kosovo. For so-called foreign-policy realists, however, these states and the problems they posed were a distraction from weightier issues of geopolitics.
Now, it seems, everybody cares. The dangerous exports of failed states—whether international terrorists, drug barons, or weapons arsenals—are the subject of endless discussion and concern. For all the newfound attention, however, there is still uncertainty about the definition and scope of the problem. How do you know a failed state when you see one? Of course, a government that has lost control of its territory or of the monopoly on the legitimate use of force has earned the label. But there can be more subtle attributes of failure. Some regimes, for example, lack the authority to make collective decisions or the capacity to deliver public services. In other countries, the populace may rely entirely on the black market, fail to pay taxes, or engage in large-scale civil disobedience. Outside intervention can be both a symptom of and a trigger for state collapse. A failed state may be subject to involuntary restrictions of its sovereignty, such as political or economic sanctions, the presence of foreign military forces on its soil, or other military constraints, such as a no-fly zone.
How many states are at serious risk of state failure? The World Bank has identified about 30 “low-income countries under stress,” whereas Britain’s Department for International Development has named 46 “fragile” states of concern. A report commissioned by the CIA has put the number of failing states at about 20.
To present a more precise picture of the scope and implications of the problem, the Fund for Peace, an independent research organization, and FOREIGN POLICY have conducted a global ranking of weak and failing states. Using 12 social, economic, political, and military indicators, we ranked 60 states in order of their vulnerability to violent internal conflict. (For each indicator, the Fund for Peace computed scores using software that analyzed data from tens of thousands of international and local media sources from the last half of 2004. For a complete discussion of the 12 indicators, please go to http://www.foreignpolicy.com/ or http://www.fundforpeace.org/.) The resulting index provides a profile of the new world disorder of the 21st century and demonstrates that the problem of weak and failing states is far more serious than generally thought. About 2 billion people live in insecure states, with varying degrees of vulnerability to widespread civil conflict.
The instability that the index diagnoses has many faces. In the Democratic Republic of the Congo or Somalia, state failure has been apparent for years, manifested by armed conflict, famine, disease outbreaks, and refugee flows. In other cases, however, instability is more elusive. Often, corrosive elements have not yet triggered open hostilities, and pressures may be bubbling just below the surface. Large stretches of lawless territory exist in many countries in the index, but that territory has not always been in open revolt against state institutions.
Conflict may be concentrated in local territories seeking autonomy or secession (as in the Philippines and Russia). In other countries, instability takes the form of episodic fighting, drug mafias, or warlords dominating large swaths of territory (as in Afghanistan, Colombia, and Somalia). State collapse sometimes happens suddenly, but often the demise of the state is a slow and steady deterioration of social and political institutions (Zimbabwe and Guinea are good examples). Some countries emerging from conflict may be on the mend but in danger of backsliding (Sierra Leone and Angola). The World Bank found that, within five years, half of all countries emerging from civil unrest fall back into conflict in a cycle of collapse (Haiti and Liberia).
The 10 most at-risk countries in the index have already shown clear signs of state failure. Ivory Coast, a country cut in half by civil war, is the most vulnerable to disintegration; it would probably collapse completely if U.N. peacekeeping forces pulled out. It is followed by the Democratic Republic of the Congo, Sudan, Iraq, Somalia, Sierra Leone, Chad, Yemen, Liberia, and Haiti. The index includes others whose instability is less widely acknowledged, including Bangladesh (17th), Guatemala (31st), Egypt (38th), Saudi Arabia (45th), and Russia (59th).
Weak states are most prevalent in Africa, but they also appear in Asia, Eastern Europe, Latin America, and the Middle East. Experts have for years discussed an “arc of instability”—an expression that came into use in the 1970s to refer to a “Muslim Crescent” extending from Afghanistan to the “Stans” in the southern part of the former Soviet Union. Our study suggests that the concept is too narrow. The geography of weak states reveals a territorial expanse that extends from Moscow to Mexico City, far wider than an “arc” would suggest, and not limited to the Muslim world.
The index does not provide any easy answers for those looking to shore up countries on the brink. Elections are almost universally regarded as helpful in reducing conflict. However, if they are rigged, conducted during active fighting, or attract a low turnout, they can be ineffective or even harmful to stability. Electoral democracy appears to have had only a modest impact on the stability of states such as Iraq, Rwanda, Kenya, Venezuela, Nigeria, and Indonesia. Ukraine ranks as highly vulnerable in large part because of last year’s disputed election.
What are the clearest early warning signs of a failing state? Among the 12 indicators we use, two consistently rank near the top. Uneven development is high in almost all the states in the index, suggesting that inequality within states—and not merely poverty—increases instability. Criminalization or delegitimization of the state, which occurs when state institutions are regarded as corrupt, illegal, or ineffective, also figured prominently. Facing this condition, people often shift their allegiances to other leaders—opposition parties, warlords, ethnic nationalists, clergy, or rebel forces. Demographic factors, especially population pressures stemming from refugees, internally displaced populations, and environmental degradation, are also found in most at-risk countries, as are consistent human rights violations. Identifying the signs of state failure is easier than crafting solutions, but pinpointing where state collapse is likely is a necessary first step.

Election results2

Major problems in ETimor vote.

http://www.worldnewsaustralia.com.au/region.php?id=136278&region=2

Serious flaws in East Timor's presidential election may force some areas to repeat first-round voting but time to fix the problem is critically short, an election official says. The vote count is inconsistent and some polling officials have failed to carry out their duties properly, said Martinho Gusmao, a spokesman for the national election commission. "We noted inconsistency in the data," Mr Gusmao said after Monday's presidential vote, which ended in a stalemate with a runoff due on May 8.

In some districts the number of valid ballots did not match the tally of votes declared for the eight candidates, he said. Officials also failed to report the count properly using the correct documentation, he said. "It is very, very difficult to resolve this situation," he said. "The worst hypothesis would be a re-election in some areas." The situation is "very critical" because the problems must be addressed within 72 hours, which may be impossible, he said. There have been growing questions about the conduct of the first-round vote, the first presidential poll in East Timor since independence in 2002. Most of the candidates who stood formally demanded a recount, even though international observers said the poll in the former Portuguese colony was generally orderly and peaceful. The commission rejected their demand on Thursday, saying it had no legal basis to accede to the request. A number of the candidates also raised the possibility that voters were intimidated, stoking fears of instability in the troubled state ahead of the second round. "Most of the voters did not know what to do," Mr Gusmao said, adding they should have been better educated about polling procedures. Jose Ramos-Horta, East Timor's current prime minister, and Francisco "Lu Olo" Guterres, the ruling Fretilin party's candidate, emerged to contest the runoff. Final first-round results were supposed to be published on Sunday. Foreign peacekeepers have been on the streets of East Timor, formally known as Timor-Leste, for nearly a year after gang violence left 37 people dead and sent 150,000 fleeing their homes in April and May 2006. Violence has pulsed through the impoverished country since a bloody split from Indonesia, which occupied East Timor for 24 years up to 1999.

SOURCE: AFP

Tuir Comisaun Eleitoral Padre Martinho nia har'e problema boot ida kona ba resultado eleisaun nian,situasaun ne'e defisil tebes tanba iha fatin balun iha presaun atu repete fali vota primeiro nian i agora sira rasik atu tama ona ba segunda parte eleisaun i tempo nebe mak iha badak tebes se karik atu hahu fali primeiro votasaun nebe candidato barak mak la satisfeito ho resulatado prelimenario. I sira here'e tempo badak liu atu hahu hikasa fali votasaun primeiro nian nebe iha reclama no komplain katak votasaun ne'e la vale i unfair tanba ne'e presisa atu hahu fali i komisaun sente ne'e todan tebes ho tempo nebe badak sira tenki kompleto ona resulatado votasaun no karik sei fo sai iha domingo mai ne'e.
No hanoin sira ne;e hotu komisaun eleitoral rejeito reclama husi kandidatu no votantes sira loron hirak liu ba i sira labele halo buat baral liu tanba laiha bazeia legal kona ba eleisaun ne'e tuir kandidato presidente sira seluk nia hateten iha sira nia deklarasaun hamutuk katak iha mos intimidasaun barak ba votantes sira iha distrito wainhira atu ba votasaun i sira nian hare'e ne'e la tuir regra eleisaun nian , kona ba buat hirak padre Martinho dehan teni katak votantes sira presisa atu simu tan edukadaun barak kona ba oin nusa atu ba hili vota tanba iha surat tahan votantes barak mos mak la valido.

TIMOR ELECTION RESULT

Regarding to BBC News , Thursday, 12 April 2007, East Timor's prime minister has joined calls for a recount of votes from the first presidential election round

Jose Ramos-Horta, a candidate in the election, said he was concerned by allegations of irregularities and intimidation of voters.
Another five of the eight candidates in the race filed a protest over the issue with election officials on Wednesday.
Mr Ramos-Horta is due to face a run-off with the ruling party candidate after no one won an outright majority.
According to preliminary results, the prime minister took 23% of the vote, trailing the Fretilin party's Francisco "Lu-Olo" Guterres, who had 29%.
The two men are expected to go head-to-head in a second round on 8 May, although the final results of the first round will not be known until early next week.
Recount discussed
International observers, including the UN and the EU, had described Monday's election as generally calm, orderly and peaceful, with a high voter turnout.
But five of the candidates on Wednesday claimed the election had been undermined by intimidation of voters and irregularities with the count.

Adding his voice to those concerns, Mr Ramos-Horta said he was alarmed that 150,000 voters - about 30% of registered voters - did not cast a ballot.
"Why? I don't know," he told reporters. "There has to be an investigation. I ask the UN for an explanation."
The national election commission was expected to meet on Thursday to discuss the possibility of a recount.
But spokesman Martinho Gusmao said any recount was unlikely to drastically affect the result.
"No candidate will win more than 30%," he said.
Monday's presidential election was East Timor's first since it won independence from Indonesia in 2002.
Many had hoped it would bring an end to the political tension and instability that has blighted the young country.
Last summer, more than 30 people were killed and thousands displaced in clashes between rival military factions.
There are fears that any prolonged uncertainty over the election could trigger more violence, although similar fears of unrest during the first round mostly proved unfounded.

Setelah membaca beberap pemberitaan dari Luar negeri seperti ABC,SBS dan BBC kebanyakan menghawatirkan adanya kekerasan lagi bila hasil pemilihan diumumkan secara resmi setelah pemilihan kedua diadakan pada tanggal 9 mei mendatang. Sampai saat ini perolehan sementara angka terbanyak dalam pemilihan tahap pertama diduki ole Lu-Olo sedangkan Ramos Horta pada tempat kedua di-ikuti Fernando Lasama pada tempat ketiga.

Dua hari yang lalu para kontestan calon presiden yang lain telah mengajukan surat protes kepada komisi pemilihan Umum tentang perhitungan hasil suara yang tiba-tiba angka Lu-olo melonjak daripada calon yang lain banyak membuat para pendukung Horta dan calon yang lain menyesal.para calon yang lain juga mengajukan protes tentang pemilihan yang dilaksanakan adalah tidak fair sebab dilaksanakan dibawah intimidasi oleh pengikut partai Fretlin terhadap penduduk di daerah-daerah. mereka juga menuntut agar perhitungan suara dilakukan ulang.

Disamping itu Ramos Horta juga menanyakan sekitar 150.000 peserta pemilu tidak memasukkan hak pilihnya dan perlu di-investigasi lebih lanjut oleh badan dunia PBB. Ramos Horta dan Lu-olo akan bersama merebut kursi presiden pada tahap kedua pemilihan tanggal 8 mei mendatang . dikhawatirkan situasi Dili akan memanas dalam pemilihan tahap kedua nanti dan hasil perolehan suara diumumkan.

Futuro-Rai

TIMOR - IDA DEIT

Timor nia futuro...lahatene los ..misterio tebes maibe futuro depende mos husi agora sida mak ita halo saida mak ita prepara agora sei fo vantagem diak ba futuro . Nune'e mos ba Rai Timor futuro sei sai diak wainhira ita prepara didiak komesa agora.laiha dalan seluk ba ita atu hanoin rua ba rai doben ida ne'e , hanoin mak ida deit hamutuk nafatin maka ita sei forsa liutan.

Ita nudar ema Timor feto ka mane ,labarik ka katuas hotu iha direito hanesan ,koalia nafatin haklaken nafatin lia los no hamutuk fo hanoin ba ukun Nain sira nebe agora ukun dadaun atu prepara didiak Timor nia futuro ba Povo hotu nia diak hahu agora kedas hodi fo hanoin katak Rai ne'e laos ema ida rua ninian maibe Rai ne'e Povu Timor oan Tomak ninian la sura nia mai husi nebe nia gerasaun husi nebe, la iha mestizo ,laiha chinessa, lai Indiano, laiha Indonesio,laiha Europa,laiha Bunak,Kemak, Makasae,Mambae ka seluk seluk tan, Ita hotu mesak ida deit Sai husi Rai ida deit .

Uluk Ita luta hamutuk hodi narann ida deit Timor Loro'Sae halo mundo tomak fiar metin ba Ita katak ita bele duni atu hahu no kaer nasaun foun ida ne'e . uluk Ita hotu fo hanoin ba malun ,tulun malun hodi buka diak ba ita nia Rai Timor Loro-Sae. la-iha colorido laiha mutin ka metan laiha bandeira seluk tan mak uluk Ita lori Bandeira Unidade Nasional nebe lori duni ita ba hetan ita nia ukun rasik a'an nebe halo mundo tomak surpresa,hakfodak,i mos kontente katak ho ita nia unidadeita nia matenek ita lori duni Rai ne'e ba to'o final husi luta nebe naruk hasouro colonialismo nebe forsa no boot maibe ita sei la tauk tanba ita nunka fahe malun ita ida deit .

Maibe agora saida mak akontese ???rungu-rangga iha rai laran, hadau malun fatin, baku malun ,oho malun ,du'un matak ba malun no buat a'at seluk tan nebe nakonu ho odio no laran moras malun. Timor karik atu nakfera fali, derepente ita hare'e malun matan la mos , ita sai hanesan balada iha ailaran tuan, Moral laiha ona ,moe la-iah ona ,i dignidade mos lakon dadaun ona entaun saida mak ita sei fo ba ita oan no bei-oan sira ??Riku soin saida mak ita bele hatutan ba sira? terus nafatin??hamlaha nafatin?? Susar barak ona ita hasouru ona durante tempo naruk nia laran ita lakohi atu monu tan ba dalarua i ita lakohi atu lakon tan ita nia ema, ita sasan,ita rai oan ba dalarua i depois ita hotu sei lahetan duni ,La iha ema ida mos mak fiar tan ba ita ona ,ita sei sai nudar ataan ba ema seluk duni i ita sei ismola tinan ba tinan hodi fo han netik ita nia uma laran.

Doben,Timor oan tomak mai ita hamutuk fali hanesan uluk ita luta ba indepensia agora ita hamutuk nafatin i makas liutan hodi luta nafatini ba futuro Timor nia , Ukun a'an nia luta hotu ona agora oin nusa mak ita atu hamutuk fali hodi luta hasoru atu halo diak no desenvolve nasaun ida ne'e ba oin ho hanoin ida deit maske ita iha diferensia cultura,politik asosiasaun no seluk tan maibe prisinsipio ida deit tau nafatin naran Unidade Nasional iha leten as'ba ,iha ita ida-idak nia laran no hanoin katak buat hotu nebe ita halo la'os ba ita nia a'an deit ou ba ita nia familia deit maibe hanoin naruk katak buat hotu ba ema barak nia diak halo ho domin no responsabelidade ba nasaun ida ne'e nia futuro.Hanoin ba katak ita moris la'os ba ita nia a'an deit maibe ita mos presisa moris hamutuk ho ema seluk ,hanoin ba katak mundo laos Timor deit , i ita hotu presisa hatene no loke laran ,loke matan hodi hare'e mos ba Rai seluk nudar moris hamutuk iha mundo ida deit nebe agora sente be klot liu tan ho nia teknologia buat hotu fasil atu hetan.