The Sign of failed Nation 2 continued

Indikator gagalnya sebuah Negara.

Political Goods

Sebuah negara bangsa lahir untuk memberikan barang-barang politik (political goods), seperti keamanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, hukum dan keadilan, serta infrastruktur seperti jalan dan fasilitas komunikasi yang diperlukan oleh segenap rakyatnya. Negara gagal tak bisa memberikan semua kewajiban itu kepada rakyatnya.
Negara lalu kehilangan fungsinya sebagai penyedia barang-barang politik tadi. Fungsi-fungsi tersebut secara terbatas diambil alih oleh para warlords dan aktor non-negara lainnya. Singkatnya, negara gagal tidak lagi mampu atau tidak mau melaksanakan tugas sebagaimana sebuah negara bangsa di dunia modern sekarang ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rotberg, di negara gagal masalah keamanan dan kestabilan tidak bisa dinikmati rakyat. Di banyak negara gagal, misalnya, pasukan
pemerintah bertempur dengan gerilyawan atau kelompok separatis, terjadi perlawanan terhadap legitimasi pemerintah pusat, macam-macam kerusuhan sipil terjadi,
konflik etnis dan teror mengancam stabilitas nasional. * keputusan yang diambil Xanana saat membendung pasukan AR di Same , Kenapa Xanana tidak memerintahkan FDTL untuk melakukannya ? karena pertimbangan panjang diatas Xanana tidak mau Negara ini jatuh bila FDTL bertempur dgn orang sipil yang otomatis adalah Warga Negara T imor Leste juga, dan ujungnya bisa mengarah kepada perang saudara.

Negara gagal tidak mampu menjamin keamanan rakyatnya, padahal keamanan adalah barang politik paling utama yang dibutuhkan rakyat. Bukankah warga bergantung
kepada negara dan pemerintah pusat untuk mengamankan mereka supaya bebas dari rasa takut? Oleh karena negara gagal tidak mampu menciptakan iklim keamanan di
seluruh negeri (biasanya pemerintah pusat sulit untuk menunjukkan kekuasaannya di luar Ibukota negara), maka para warlords menguasai daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau kekuasaan negara dan mengancam warga.
Di negara gagal lembaga-lembaga politik yang ada sangat lemah dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Satu-satunya lembaga politik yang masih jalan hanya eksekutif. Jika pun lembaga legislatif masih ada, mereka hanya mesin stempel saja. Debat demokrasi sebagaimana layaknya sebuah parlemen yang riuh di negara modern tidak terjadi. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan ditentukan oleh pihak penguasa. Begitu juga lembaga yudikatif. Lembaga kehakiman tidak ubahnya kepanjangan tangan dari eksekutif ketimbang sebuah lembaga peradilan yang independen. Warga tahu betul bahwa mereka tidak bisa berharap banyak kepada peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang melawan pemerintah atau negara. Birokrasi dan aparat pemerintah bukan lagi abdi negara atau abdi masyarakat, melainkan sudah berubah menjadi abdi penguasa yang hanya melaksanakan titah penguasa ketimbang melayani rakyat.
Militer, barangkali satu-satunya, lembaga yang masih punya integritas, namun biasanya angkatan bersenjata dari sebuah negara gagal sering dipolitisasi tanpa semangat korps yang semestinya mereka pegang sebagai abdi Negara dan bangsa dan sebagai instrument atau alat Negara didalam menjaga stabiltas keamanan Negara dan kelangsungan pembangunan untuk rakyat.
Secara tradisional, tentara adalah salah satu kekuatan nasional negara ( Instrument of national power ) ,Instrument atau aparatur negara atau pemerintah mengabdi sepenuhnya kepada Rakyat tetapi bukan menjadi instrument partai atau golongan tertentu yang berkuasa .

Militer disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer. Dalam tugasnya adalah melaksanakan Operasi Militer Perang dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi disamping itu menjalankan tugasnya sebagai Operasi melawan pemberontakan bersenjata dalam negeri, gerakan separatis ( counter insurgency) , mengatasi kejahatan lintas negara, tugas kemanusian,bantuan dalam bencana alam, dan perdamaian .

Ulah Manusia

Di negara gagal ketimpangan ekonomi begitu mencolok. Kue ekonomi tidak dibagi secara adil melainkan hanya kepada kelompok tertentu saja. Mereka yang dekat kepada penguasa bertambah kaya, sedangkan yang miskin bertambah papa. Keuntungan melimpah bisa didapat dari spekulasi mata uang, percaloan, dan pengambilan kebijakan. Makanya korupsi merajalela di negara gagal. Koruptor menyimpan hasil korupsinya di bank-bank luar negeri, bukan di negerinya sendiri yang justru sangat membutuhkan kapital. Yang lain membangun istana dan membeli mobil mewah dengan uang negara.
Terjadinya negara gagal bukan karena kebetulan atau kecelakaan, tapi ulah manusia. Kebijakan dan kesalahan elite kepemimpinan telah menghancurkan negara. Pemerintahan kleptokrasi Mobutu Sese Seko menguras habis sumber daya Zaire untuk kepentingan kroni dan keluarganya. Selama empat dekade, sedikit sekali uang yang mengucur kepada rakyat, apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintahan Mobutu hanya mengurus kepentingan keluarga dan kroni Mobutu, dan bukan untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Zaire.

Negara kaya minyak Angola menjadi negara gagal bukan saja karena selama tiga dekade dilanda perang, melainkan juga karena Presiden Eduardo dos Santos menolak untuk mengizinkan pemerintah Angola memberikan pelayanan dasar kepada wilayah yang lebih luas dan dikuasainya.
Di Somalia, Presiden Mohamad Siad Barre dengan congkak mengumpulkan kekuasaan dan kekayaan untuk dirinya dan sukunya sendiri.
Di Afghanistan, baik Presiden Gulbudin Hekmatiyar maupun Burhanuddin Rabbani berusaha mencegah suku lain, kecuali Pushtun dan Tajik, untuk ikut serta dalam pemerintahan. Itu sebabnya Taliban berusaha menentang dan menggulingkan pemerintahannya, sehingga kemudian Afghanistan menjadi sarang teroris.

Lalu, bagaimana dengan Negara Timor leste yang baru menjelang 5 tahun merdeka? masuk kategori negara gagal atau lemah ? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengkaji lebih dalam dan meneliti ada tidaknya indikasi kearah itu dengan perbandingan yang rasional dan logis berdasarkan fakta yang ada bukan sebaliknya menilai secara sepihak tentang situasi dinegara Timor Leste dan kemudia mem-vonis bahwa Negara ini gagal. Bila kita melihat situasi yang sekarang sedang panas dingin di bumi Timor Loro Sae ini dengan kasus kasus yang pernah terjadi di Negara lain tidak begitu berbeda , factor "Human error" ulah manusia adalah penyebab utamnya dan bukan merupakan suatu accident atau kecelakaan belaka melainkan adalah ulah permainan politik tingkat atas yang sudah terencana secara rapi dan sistematis sebelumnya seperti halnya kasus tentara yang didepak Pemerintahan pertama tanpa penyelesaian yang adil kasus penembakan anggota polisi Timor Leste yang sampai sekarang masih misterius, kasus etnis Timur dan barat , kasus pembagian dan perebutan senjata , kasus antara pengikut seni beladiri arte marsiais, dan kasus kejahatan jalanan yang sudah masuk pada tahap yang menyeramkan,pembakaran,pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan penculikan kerap terjadi Orang main hakim sendiri karena tak percaya lagi kepada aparat yang berwenang seperti polisi, hakim dan jaksa karena tidak adanya jaminan dan kepastian hokum dan ketaatan pada supremasi hokum yang sudah kabur orang sesukanya melakukan aksi aksi criminal tanpa rasa takut dijerat hokum.
penyelewengan dan pelanggaran hukum supremasi hukum negara tidak dihargai dan dilanggar disebabkan oleh lemahnya system judical dan lemahnya aparat penegak hokum di negara ini akibat perpecahan dalam tubuh aparat penegak hokum sendiri , seharusnya sebagai bangsa yang beradab, yang mengakui supremasi hukum dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, tentu akan menyetujui prinsip suatu tindakan kejahatan harus mendapat hukuman sebab setiap hukuman merupakan wujud penegakan keadilan sekaligus pelajaran untuk tidak mengulangi hal yang sama. Siapa pun orangnya yang berposisi sebagai korban dan keluarga korban tindak kejahatan tak akan bisa menerima imbauan untuk melupakan sesuatu bila keadilan tidak ditegakkan dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bila belum jelas peristiwanya, lalu apa yang harus dilupakan? continued......

http://www.foreignpolicy.com

The Sign of failed Nation

KEGAGALAN SUATU NEGARA

Pada dasarnya factor penyebab utama dari kegagalan suatu Negara berawal dari mis- management ketatanegaraan dan kelalaian dari pemerintahan itu sendiri , dengan pikiran yang logis dan rasional bila suatu pemerintahan berjalan secara normal dan demokratis tanpa adanya manipulasi dan praktek penyalahgunaan kekuasaan dan monopoli didalam segala segment ketatanegaraan dan masyarakat tentu tidak ada persoalan dan pasti tidak akan ada tuntutan ataupun munculnya issue issue persoalan internal kecuali dalam hal diluar kekuasaan manusia "Natural problem" sejauh natural problems tidak dipolitisir oleh pemerintah. Dan sepanjang persoalan tersebut itu bisa diselesaikan tidak begitu menonjolnya indikasi perpecahan kearah itu seperti kelemahan dalam organ pemerintahan yang tidak berfungsi semestinya sesuai tatanan kenegaraan merupakan suatu fenomena yang barangkali akan menjadi realitas dimana kekuasaan sewenang –wenang pemerintah semakin merajalela cenderung diktator dan tidak demokratis dalam penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan rakyat untuk kepentingan segilintir orang yang dekat dengan organisasai afiliasi garis politiknya.
Keadaan ini mencerminkan kelemahan pemerintahan itu sendiri yang berujung pada ancaman instabilitas dan kedaulatan Negara secara pelan pelan dirongrong sendiri seperti penyakit kronik yang dibiarkan akan memakan tuannya dan meninggalkan kehancuran dan penderitaan terhadap rakyat yang telah menaruh kepercayaan kepada mereka dan pasti hal merupakan ancaman terbesar bagi perpecahan dan keruntuhan Negara yang bercirikan demokrasi yang mana dalam prakteknya bertolak belakang 100 % system demokrasi yang dianut sebanarya hanyalah kiasan belaka dan pengalihan perhatian demi kepentingan terselubung tetapi tidak diartikan sama sekali dalam praktek kenegaraan . dan baik itu dalam structure negara dan system pemerintahan yang dalam segala hal tidak berfungsi sebagaimana mestinya ditunjang dengan ke-tidakseimbangan "Imbalance" dalam kekuasaan ,ketimpangan sosial ekonomi yang semakin memburuk akibat ketidakstabilan dalam negeri suatu Negara yang terus berkepanjangan tanpa penyelesaian dan menimbulkan penderitaan kepada rakyatnya . Sebenarnya Sebuah negara bangsa dianggap gagal karena ia tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan politik rakyatnya dengan baik.

Suata negara dikatakan gagal apabila kedaulatan itu hanya diatas kertas ,secara factual sama sekali tidak berdaulat, Secara juridis berdaulat tetapi tidak secara "imperic" praktikal. Salahsatu contohnya adalah permasalahan batas laut yang tidak pernah bisa diputuskan padahal secara hukum jelas jelas masuk dalam wilayah batas kelautan kita.Mungkin permasalahan ini melibatkan banyak unsur-unsur politik yang sangat sensitive dan sulit untuk dipecahkan serta berkaitan erat dengan kepentingan kepentingan tertentu yang sulit untuk dihadapi.

Sindrom dari negara gagal antara lain keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung selesai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus ditentang dan menipis, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan kerawanan terhadap tekanan luar negeri. (Robert I Rotberg, The Nature of Nation-State Failure, 2002), masalah disentigrasi , pelanggaran hak asasi, pengadaan dan penjualan senjata secara gelap, adanya pasar gelap, pajak, ketidaktaatan sipil pada pemerintah, kehadiran militer asing yang tidak diminta dinegaranya, persoalan social ekonomi,konflik militer ,kekerasan violence , kelaparan ,kesehatan, mafia ,perdagangan obat obatan terlarang, perang saudara etc. hal-hal diatas merupakan indicator untuk mencap bahwa suatu Negara gagal dalam pemerintahannya.
Merujuk pada sindrom tersebut dan membandingkan dengan keterpurukan yang dihadapi Timor Leste saat ini , kita perlu bertanya apakah betul Republik Democratic ini sedang mengarah kepada negara gagal? Dan masuk dalam kategori daftar negara gagal didunia hanya beberapa dari 191 negara bangsa di dunia yang sekarang masuk kategori negara gagal (failed state) atau hancur (collapsed state) yang merupakan tahapan akhir dari kegagalan negara. Lusinan lain masuk dalam kategori negara lemah (weak state) dan merupakan calon potensial dari kegagalan negara.
Selama dekade lalu, setidaknya ada tujuh negara yang dalam kategori negara gagal, yaitu Afghanistan, Angola, Burundi, Republik Demokratik Congo, Liberia, Sierra Leone dan Sudan. Di antara tujuh negara gagal itu, yang betul-betul sampai hancur menjadi collapsed state hanya satu, yaitu Somalia. Sedangkan contoh negara yang lemah adalah Columbia.

http://www.timor-leste.gov.tl/

http://www.pm.gov.tp/council.htm

Failed Government

A failed government is escaping forwards. When nothing Is being achieved - Soldiers are sent To seize territory another symptom Illegal immigration is a symptom of a failed government policy and they have failed to secure the border. Border security equals national security and protecting the public from the drugs and crime coming across. The greatest effect that we have had; our goal was to create national awareness about how bad the problem is.

“failed state” as one that loses the control of a territory or the monopoly of legitimate force, lacks the capacity to make collective decisions or deliver public services, presides over a society that relies on the black market, or fails to collect taxes.
It is true that these manifestations of state failure are present in many of the countries that make up the list. But these failures constitute symptoms rather than root causes. Symptoms of what? Essentially, symptoms of too much concentrated power. By overextending their reach at various stages of their recent history, the political apparatuses of these countries have caused factional or tribal disputes, often compounded by international armies intervening on behalf of this or that group. The origin of the breakdown of law and order has often been the stratification of society into an oligarchy at the top and a destitute majority at the bottom by whatever party, tribe or faction was able to take control of the state.

U.N. Secretary-General Kofi Annan has warned that “ignoring failed states creates problems that sometimes come back to bite us.” French President Jacques Chirac has spoken of “the threat that failed states carry for the world’s equilibrium.” World leaders once worried about who was amassing power; now they worry about the absence of it.
Failed states have made a remarkable odyssey from the periphery to the very center of global politics. During the Cold War, state failure was seen through the prism of superpower conflict and was rarely addressed as a danger in its own right. In the 1990s, “failed states” fell largely into the province of humanitarians and human rights activists, although they did begin to consume the attention of the world’s sole superpower, which led interventions in Somalia, Haiti, Bosnia, and Kosovo. For so-called foreign-policy realists, however, these states and the problems they posed were a distraction from weightier issues of geopolitics.
Now, it seems, everybody cares. The dangerous exports of failed states—whether international terrorists, drug barons, or weapons arsenals—are the subject of endless discussion and concern. For all the newfound attention, however, there is still uncertainty about the definition and scope of the problem. How do you know a failed state when you see one? Of course, a government that has lost control of its territory or of the monopoly on the legitimate use of force has earned the label. But there can be more subtle attributes of failure. Some regimes, for example, lack the authority to make collective decisions or the capacity to deliver public services. In other countries, the populace may rely entirely on the black market, fail to pay taxes, or engage in large-scale civil disobedience. Outside intervention can be both a symptom of and a trigger for state collapse. A failed state may be subject to involuntary restrictions of its sovereignty, such as political or economic sanctions, the presence of foreign military forces on its soil, or other military constraints, such as a no-fly zone.
How many states are at serious risk of state failure? The World Bank has identified about 30 “low-income countries under stress,” whereas Britain’s Department for International Development has named 46 “fragile” states of concern. A report commissioned by the CIA has put the number of failing states at about 20.
To present a more precise picture of the scope and implications of the problem, the Fund for Peace, an independent research organization, and FOREIGN POLICY have conducted a global ranking of weak and failing states. Using 12 social, economic, political, and military indicators, we ranked 60 states in order of their vulnerability to violent internal conflict. (For each indicator, the Fund for Peace computed scores using software that analyzed data from tens of thousands of international and local media sources from the last half of 2004. For a complete discussion of the 12 indicators, please go to http://www.foreignpolicy.com/ or http://www.fundforpeace.org/.) The resulting index provides a profile of the new world disorder of the 21st century and demonstrates that the problem of weak and failing states is far more serious than generally thought. About 2 billion people live in insecure states, with varying degrees of vulnerability to widespread civil conflict.
The instability that the index diagnoses has many faces. In the Democratic Republic of the Congo or Somalia, state failure has been apparent for years, manifested by armed conflict, famine, disease outbreaks, and refugee flows. In other cases, however, instability is more elusive. Often, corrosive elements have not yet triggered open hostilities, and pressures may be bubbling just below the surface. Large stretches of lawless territory exist in many countries in the index, but that territory has not always been in open revolt against state institutions.
Conflict may be concentrated in local territories seeking autonomy or secession (as in the Philippines and Russia). In other countries, instability takes the form of episodic fighting, drug mafias, or warlords dominating large swaths of territory (as in Afghanistan, Colombia, and Somalia). State collapse sometimes happens suddenly, but often the demise of the state is a slow and steady deterioration of social and political institutions (Zimbabwe and Guinea are good examples). Some countries emerging from conflict may be on the mend but in danger of backsliding (Sierra Leone and Angola). The World Bank found that, within five years, half of all countries emerging from civil unrest fall back into conflict in a cycle of collapse (Haiti and Liberia).
The 10 most at-risk countries in the index have already shown clear signs of state failure. Ivory Coast, a country cut in half by civil war, is the most vulnerable to disintegration; it would probably collapse completely if U.N. peacekeeping forces pulled out. It is followed by the Democratic Republic of the Congo, Sudan, Iraq, Somalia, Sierra Leone, Chad, Yemen, Liberia, and Haiti. The index includes others whose instability is less widely acknowledged, including Bangladesh (17th), Guatemala (31st), Egypt (38th), Saudi Arabia (45th), and Russia (59th).
Weak states are most prevalent in Africa, but they also appear in Asia, Eastern Europe, Latin America, and the Middle East. Experts have for years discussed an “arc of instability”—an expression that came into use in the 1970s to refer to a “Muslim Crescent” extending from Afghanistan to the “Stans” in the southern part of the former Soviet Union. Our study suggests that the concept is too narrow. The geography of weak states reveals a territorial expanse that extends from Moscow to Mexico City, far wider than an “arc” would suggest, and not limited to the Muslim world.
The index does not provide any easy answers for those looking to shore up countries on the brink. Elections are almost universally regarded as helpful in reducing conflict. However, if they are rigged, conducted during active fighting, or attract a low turnout, they can be ineffective or even harmful to stability. Electoral democracy appears to have had only a modest impact on the stability of states such as Iraq, Rwanda, Kenya, Venezuela, Nigeria, and Indonesia. Ukraine ranks as highly vulnerable in large part because of last year’s disputed election.
What are the clearest early warning signs of a failing state? Among the 12 indicators we use, two consistently rank near the top. Uneven development is high in almost all the states in the index, suggesting that inequality within states—and not merely poverty—increases instability. Criminalization or delegitimization of the state, which occurs when state institutions are regarded as corrupt, illegal, or ineffective, also figured prominently. Facing this condition, people often shift their allegiances to other leaders—opposition parties, warlords, ethnic nationalists, clergy, or rebel forces. Demographic factors, especially population pressures stemming from refugees, internally displaced populations, and environmental degradation, are also found in most at-risk countries, as are consistent human rights violations. Identifying the signs of state failure is easier than crafting solutions, but pinpointing where state collapse is likely is a necessary first step.